(Telaah Maqashid Syariah terhadap Tradisi Kemasyarakatan)
Suatu malam selepas Isya, saya datang ke rumah keluarga yang baru kehilangan orang tercinta. Warga berdatangan untuk mendoakan arwah. Tidak ada kursi; semua duduk bersila dengan beralas karpet. Doa bersama terdengar lewat pengeras suara, dan hidangan ringan menambah kehangatan serta kebersamaan yang berlangsung tujuh hari. Sambil menikmati hidangan, sebuah pertanyaan terlintas di benak saya.
Acara ini tidak lahir dari tangan kosong. Ada tenaga dan biaya yang harus disiapkan, padahal tuan rumah sedang berduka dan justru perlu dibantu. Bila ekonomi keluarga lemah, pikiran tentang pendanaan pun menambah dukanya. Jamuan makanan ringan dan makanan berat pada malam tertentu seolah menjadi aturan tak tertulis, apalagi bila ada kekhawatiran disindir jika tidak melestarikannya. Tekanan ini kerap diterima sebagai kewajaran dan jarang dipertanyakan.
Jika demikian, benarkah realitas di balik pelaksanaan tahlilan menyimpan tekanan yang terbungkus solidaritas, padahal syariat berprinsip kemudahan? Maka, bagaimana maqashid syariah menimbang maslahat dan mafsadatnya, serta tingkat pembebanannya?
Realita Tahlilan: Antara Solidaritas dan Tekanan Sosial
Kehadiran masyarakat dalam tahlilan mencerminkan tiga prinsip solidaritas. Pertama, التعاون (tolong-menolong) melalui doa bersama dan bantuan tenaga maupun materi. Kedua, المساواة (kesetaraan) melalui kebersamaan, duduk sama rata tanpa membedakan status sosial. Ketiga, التيسير (kemudahan) melalui kehadiran masyarakat untuk menghibur kesedihan, menguatkan psikis, serta membantu meringankan tenaga dan biaya. Hal ini menyadarkan keluarga duka bahwa kesedihan yang dialami merupakan perhatian bersama, bukan persoalan yang harus dihadapi secara individual.
Pelaksanaan tahlilan memiliki bentuk yang beragam. Di satu daerah, warga membawa beras, cabai, dan minyak, lalu para tetangga bergiliran memasak dan melayani tamu sehingga keluarga duka tidak menanggung sendirian. Di daerah lain, jamuan hanya disediakan semampunya pada malam ketiga dan ketujuh, dan warga membawa bantuan untuk meringankan keluarga. Ada pula daerah yang menyepakati tidak ada suguhan pada malam pertama sampai keenam, dan pada malam ketujuh hadirin hanya menerima berkat mentah. Di perkotaan, semua ditanggung keluarga duka, baik tenaga maupun biaya.
Meskipun sebagian masyarakat memberikan bantuan, hal itu belum tentu mencukupi seluruh kebutuhan penyelenggaraan, apalagi bagi keluarga yang ekonominya lemah. Jamuan yang semula bersifat anjuran mulai terasa menjadi peraturan tidak tertulis. Tenaga manusia yang dulunya hadir atas nama kepedulian kini pun mulai pudar karena berorientasi pada bayaran. Hal ini tidak menutup kemungkinan munculnya utang atau bahkan penggunaan harta peninggalan yang tidak sesuai ketentuan demi memenuhi kebiasaan dan menghindari penilaian negatif masyarakat.
Karena itu, perlu dibedakan antara kegiatan doa bersama, perkumpulan masyarakat, dan penyediaan jamuan. Ketiganya memiliki tujuan serta konsekuensi yang tidak selalu sama.
Menimbang Maslahat dan Mafsadat dalam Perspektif Maqashid Syariah
Imam al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menjelaskan bahwa syariat hadir untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Tidak ada perkara di dunia yang murni maslahat atau murni mafsadat, sehingga penilaiannya bergantung pada sisi yang dominan serta akibat yang ditimbulkan. Adapun maslahat terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, dharuriyat, yaitu kebutuhan pokok yang apabila hilang dapat merusak tatanan kehidupan, mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, hajiyat, yaitu kebutuhan yang berfungsi menghilangkan kesulitan; apabila tidak terpenuhi, tidak sampai merusak tatanan kehidupan, tetapi menimbulkan kesempitan. Ketiga, tahsiniyat, yaitu kebutuhan penyempurna yang menghiasi kehidupan dengan adab dan kepatutan.
Dengan kerangka tersebut, unsur-unsur tahlilan dapat ditimbang berdasarkan tujuan dan dampak masing-masing. Zikir, pembacaan Al-Qur’an, dan doa untuk mayit memang bukan dharuriyat pada pokoknya, sebab agama tidak runtuh tanpanya. Namun, hal itu termasuk hajiyat yang berfungsi menjaga dharuriyat, yakni penjagaan agama. Bagi sebagian warga, terutama di pedesaan, tradisi doa arwah menjadi pendorong rutin untuk membaca Al-Qur’an, berzikir, dan mengingat kefanaan dunia. Kemudahan dalam menjaga keterikatan dengan agama juga tercipta. Bila tradisi ini dihapus tanpa pengganti, penjagaan agama bagi mereka bisa melemah. Namun, jika pelaksanaannya membebani keluarga yang berduka dan menggeser keikhlasan menjadi tekanan sosial, bahkan berpotensi membuat agama dipandang sebagai beban, bukan sebagai jalan kemudahan dan ketenteraman, maka maslahat tersebut dapat berubah menjadi mafsadat. Sebab, eksistensi hifz din akan terancam.
Perkumpulan masyarakat dalam tahlilan memiliki fungsi sosial yang tidak dapat diabaikan. Kehadiran kerabat dan tetangga dapat menghibur keluarga yang berduka, mempererat silaturahmi, dan menjaga jiwa dari duka yang berlebihan sehingga duka tidak berubah menjadi tekanan batin yang membahayakan (hifz nafs). Dalam perspektif maqashid, fungsi tersebut dapat ditempatkan pada tingkat hajiyat karena membantu menghilangkan kesulitan dan memberikan kelapangan bagi keluarga yang mengalami musibah.
Namun, perkumpulan di rumah keluarga mayit juga menjadi persoalan yang diperdebatkan ulama. Imam al-Syafi’i tidak menyukai ma’tam, yaitu perkumpulan yang dapat memperbarui kesedihan dan membebani keluarga. Sementara itu, pihak yang menerima tahlilan membedakannya dari perkumpulan ratapan karena tahlilan diisi dengan bacaan Al-Qur’an, zikir, doa, dan upaya menghibur keluarga.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap perkumpulan perlu mempertimbangkan tujuan, isi, dan dampaknya. Jika memberikan ketenangan serta bantuan, perkumpulan dapat menghadirkan maslahat. Namun, jika justru menambah beban, memperpanjang kesedihan, atau menimbulkan konflik, maslahat tersebut dapat berubah menjadi mafsadat.
Jamuan berada pada tingkat tahsiniyat. Menghormati tamu, menjadi sedekah untuk almarhum, dan menghangatkan suasana merupakan hal yang tidak dapat kita nafikan kemaslahatannya. Hal ini juga menjadi pelengkap dari perkumpulan dan doa bersama yang berkategori hajiyat, walaupun tanpanya tahlilan tetap dapat berjalan. Beberapa ulama menganggapnya sebagai istihsan karena keberadaan elemen-elemen tahlilan di dalamnya.
Sedangkan ulama yang mengkritik, seperti Abu Bakar al-Dimyathi, menyoroti siapa yang menanggung biaya. Jika keluarga mayit menyediakan makanan untuk mengundang masyarakat, maka hukumnya makruh. Wahbah al-Zuhaili menilainya menambah beban musibah. Imam Nawawi al-Bantani dalam Nihayah al-Zain menganjurkan sedekah untuk mayit, tetapi menukil makruhnya mengkhususkannya pada hari ketiga, ketujuh, dan seterusnya. Dengan demikian, hari-hari itu bukan ketentuan agama. Sebaliknya, Imam Syafi’i justru menganggap sunnah bila tetangga dan kerabat yang membuatkan makanan bagi keluarga mayit pada hari wafat dan malamnya, sebagaimana perintah Nabi kepada keluarga Ja’far.
Maka, persoalannya ada pada sumber biaya, kerelaan, dan dampaknya. Jamuan menjadi sedekah yang baik bila sukarela, ringan, dan tidak melanggar hak ahli waris. Berutang karena tuntutan sosial menghilangkan kerelaan dan makruh karena memberatkan. Adapun memakai harta peninggalan yang masih terikat hutang, hak ahli waris yang belum baligh, atau tanpa kerelaan sebagian ahli waris sebelum harta dibagi, melanggar hak dan penjagaan harta (hifz al-mal), hukumnya haram, dan menjadi mafsadat. Karena bukan unsur utama, jamuan boleh disederhanakan atau ditiadakan tanpa mengurangi tahlilan dan doa.
Klasifikasi Beban dalam Syariat
Prinsip al-masyaqqah tajlib al-taysir berarti kesulitan mendatangkan kemudahan, sebab syariat tidak menghendaki kesusahan bagi manusia. Namun, syariat juga tidak bermaksud menghapus semua kesulitan, karena itu berarti menghapus taklif syariat itu sendiri. Maka, perlu diketahui timbangan kesulitan untuk menilai beban jamuan tahlilan.
Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat membagi masyaqqah menjadi mu’tadah (wajar atau sudah biasa dilakukan) dan ghairu mu’tadah (melampaui batas kewajaran hingga mengganggu urusan agama atau kehidupan). Kesulitan yang biasa tidak dihilangkan syariat, sedangkan yang melampaui batas mendapat keringanan. Karena itu, jamuan yang sama bernilai berbeda sesuai kondisi keluarga. Bagi yang mampu, mungkin mu’tadah; tetapi bagi yang tidak mampu, bisa menjadi ghairu mu’tadah karena mengancam penjagaan harta (hifz al-mal), apalagi bila sampai menggunakan harta yang tidak semestinya.
Kesulitan juga ada tiga jenis, yaitu khassah (menimpa diri sendiri), ‘ammah (menimpa diri sendiri dan orang lain sekaligus), dan menimpa orang lain karena dirinya. Bila dua kesulitan berbenturan, diupayakan terhimpunnya kedua maslahat. Bila mustahil, ditimbang mana yang lebih besar. Pada tahlilan, jamuan diserahkan pada keluarga duka (khassah), iuran dan tenaga dirasakan bersama warga (‘ammah), dan jamuan mewah satu keluarga bisa menjadi tolok ukur yang menekan keluarga lain.
Maka, jamuan sebagai tahsiniyat dinilai sesuai keadaan: boleh dipertahankan jika ringan, disederhanakan atau ditanggung bersama bila memberatkan, dan ditiadakan bila mengancam penjagaan harta, sementara doa dan kebersamaan tetap dijaga. Ukurannya adalah akibat nyata; wajar selama tidak merusak dharuriyat, dan melampaui batas jika sampai memakai harta yang tidak semestinya.
Menjaga Tradisi, Menguatkan Solidaritas
Dengan demikian, tahlilan mengandung maslahat dan mafsadat. Menurut Imam al-Syatibi, suatu perkara dinilai berdasarkan unsur yang lebih dominan. Jika dilihat dari kebanyakan praktiknya di masyarakat dan kadar kesulitannya yang menunjukkan kelenturan, tahlilan lebih banyak mengandung maslahat karena menjadi sarana zikir, doa, dan solidaritas masyarakat yang meringankan beban berlebih. Prosesi tahlilan juga dapat dikaitkan dengan al-maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam dalil, tetapi sejalan dengan tujuan syariat.
Agar maslahatnya tetap terjaga dan kesulitan bisa dikendalikan, pelaksanaan tahlilan perlu memperhatikan beberapa hal:
1. Tahlilan dapat dilaksanakan tanpa jamuan karena inti utamanya adalah zikir dan doa.
2. Jamuan dilakukan di masjid atau rumah duka dengan menyesuaikan kemampuan keluarga dan tidak perlu dipaksakan.
3. Masyarakat dapat bergotong royong membantu tenaga dan biaya.
4. Dana sosial kematian dapat dibentuk untuk membantu keluarga yang kurang mampu.
5. Peran tokoh masyarakat untuk selalu mengingatkan ketidakharusan jamuan dalam tahlilan dan membangun rasa solidaritas masyarakat.
Dengan demikian, tahlilan termasuk tradisi yang selaras dengan ajaran syariat dan dapat dilestarikan sebagai sarana penguatan keimanan, jiwa, dan hubungan antar warga selama tidak memberikan beban yang berlebihan terhadap keluarga yang berduka. Jangan sampai keluarga mengalami kesedihan dua kali, yaitu karena kehilangan dan karena tuntutan perjamuan.
Wallāhu a’lam bi al-shawāb.
Referensi:
Al-Haitami, Ibnu Hajar. al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra. Jilid II. Maktabah al-Islamiyyah, t.t. Hlm. 7.
Al-Nawawi. al-Majmu’. Juz V. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Hlm. 186.
Al-Syafi’i. al-Umm. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. Hlm. 387.
Al-Syatibi. al-Muwafaqat. Juz 2. Hlm. 18, “al-Nau’ al-Awwal fi Bayan Qashd al-Syari’ fi Wadh’ al-Syari’ah“.
Al-Syatibi. al-Muwafaqat. Juz 2. Hlm. 271, “al-Nau’ al-Tsalits fi Bayan Qashd al-Syari’ fi Wadh’ al-Syari’ah li al-Taklif”.
Al-Jizani, Muhammad Husain. Ma’alim Ushul al-Fiqh ‘inda Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Hlm. 236.
Al-Zuhaili, Muhammad. al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Jilid I. Hlm. 268.
Nawawi al-Bantani. Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi’in. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Hlm. 281.
Imam Nawawi. al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab. Jilid VI. Hlm. 328.
Wahbah az-Zuhaili. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H. Hlm. 1578–1579.
Abdul Wahab Saleem. (2021). “Tradisi Perjamuan Tahlilan”.
Djamil, F. (2017). “Mencari Format Hukum Islam yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan Socio-Cultural dan Maqashid al-Syariah”.
Faizin, & Dafizki, A. M. (2025). “Tradisi Yasinan dan Jamuan Makan sebagai Manifestasi Maqashid al-Syariah dalam Masyarakat Desa Gunung Labuh, Kabupaten Kerinci”.
Harry Yuniardi. Santri NU. Hlm. 20.
Rahmadani, H. Y., dkk. (2026). “Tradisi Tahlilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia”.
Penulis: Muhammad Choirul Fadil Al Amin
Ikuti kegiatan kami melalui instagram @pcinumaroko
Simak artikel terbaru kami,

