Menjelang Muktamar ke-35, suasana di lingkungan Nahdlatul Ulama terasa seperti pasar yang belum dibuka tapi sudah ramai. Satu per satu kelompok mulai bermunculan, masing-masing mengusung nama tokoh yang mereka yakini layak memegang kemudi organisasi besar ini.
Namun, yang memprihatinkan bukanlah ramainya nama yang beredar. Yang memprihatinkan adalah cara mereka show up dan berebut simpati. Kritik-kritik mulai bermunculan, tak jarang kritik yang disampaikan bukan kritik yang konstruktif, melainkan sinisme, kecurigaan, dan rivalitas yang perlahan mengikis persaudaraan. Seolah kursi itu adalah mahkota yang harus diperebutkan, bukan amanah yang seharusnya ditakuti.
Di sinilah letak keanehan yang perlu kita renungkan bersama, “Mengapa begitu bernafsu menduduki kursi pemimpin NU?“
Jika seseorang benar-benar memahami apa itu NU—ruhnya, bebannya, tanggung jawab sejarahnya—maka yang seharusnya muncul bukan ambisi, melainkan kekhusyukan. Karena menjadi pemimpin NU bukan berarti memiliki kuasa atas jutaan warga nahdiyin. Justru sebaliknya, ia berarti menjadi yang paling mau menanggung beban mereka. Sayyidul qaum khadimuhum; pemimpin suatu kaum adalah yang paling melayani mereka. Maka kursi nahkoda itu, sesungguhnya adalah kursi pengorbanan. Bukan panggung kemuliaan.
Pemimpin sejati NU adalah ia yang datang bukan karena ambisi meletup-letup, tapi karena dipercaya. Tidak perlu berkampanye sana sini, karena rekam jejak dan kedalaman pengabdiannya sudah berbicara lebih keras dari spanduk dan pernyataan dukungan. Ia yang ketika disebut namanya, para kiai mengangguk bukan karena tekanan, tapi karena ketulusan.
Maka ada baiknya kita sebagai warga nahdiyin menahan diri dari narasi usung-mengusung yang makin hari makin terasa seperti kampanye politik. Baik di ruang nyata maupun di ruang media sosial. Biarlah kursi itu tetap bersih. Biarlah ia tidak ternoda oleh kepentingan, tidak dikotori oleh ambisi yang berpakaian idealisme.
NU bukan partai politik. NU adalah rumah besar peradaban Islam Nusantara yang telah berdiri di atas prinsip tawaduk, khidmah, dan istikamah. Muktamar adalah momen sakral. Ruang di mana para kiai dan utusan jam’iyah berkumpul dengan penuh doa dan kebijaksanaan untuk menyerahkan amanah kepemimpinan kepada yang diyakini paling siap menanggungnya.
Jika Muktamar berubah menjadi arena kontestasi hiruk-pikuk kampanye, maka yang hilang bukan hanya kekhidmatan acara. Yang hilang adalah sesuatu yang jauh lebih berharga: marwah dan fitrah organisasi itu sendiri. Yang lebih mengerikan lagi, NU bisa saja kehilangan ruh dan identitasnya.
Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai warga nahdiyin biasa? Jawabannya sederhana: berdoa dan mendukung langkah-langkah maslahat bagi organisasi. Ini bukan pelarian dari keterlibatan, justru doa merupakan bagian dari keterlibatan yang tulus. Ia adalah pengakuan bahwa urusan sebesar ini tidak cukup hanya diserahkan pada akal dan strategi manusia.
Kalaupun ada yang perlu dikritik—dan pastinya memang ada—maka kritik itu harus disampaikan dengan bahasa yang tepat; bukan sinisme, bukan serangan pribadi, bukan caci maki yang dibalut kepedulian. Kritik yang baik adalah yang menunjuk masalah dengan jelas, menawarkan jalan keluar (win win solution), dan disampaikan dengan niat yang membangun. Kritik semacam itulah yang memperkuat organisasi.
Kalau boleh mengibaratkan, kapal besar ini memang butuh nahkoda terbaik. Tapi sebelum nahkoda itu ditemukan, ia butuh awak kapal yang tidak saling mendorong di tepi geladak. Mereka adalah seluruh warga nahdiyin yang mau berdiri teguh, berdoa sungguh-sungguh, dan mempercayakan proses ini kepada mereka yang memang diberi amanah untuk memutuskan. Karena nahkoda terbaik lahir bukan dari keramaian yang memaksa, melainkan dari keheningan yang memilih penuh khidmat.
Oleh: Muhammad Valent Saputra,
Jami’ah al-Qarawiyyin Madrasah al-‘Ulum al-Islamiyyah, Casablanca.
Ikuti kegiatan kami lewat instagram @pcinumaroko
Simak artikel terbaru kami,
